There are no approved testimonials to display!
26/06/2018 Di Posting Oleh : editorial

Airin sampaiakan laporan Pertanggungjawaban APBD 2017

TANGSEL–Walikota Tangerang Selatan (Tangsel) Airin Rachmi Diany menyampaikan nota pengantar rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2017. Pertanggungjawaban tersebut disampaikan dalam sidang paripurana, Senin (25/6/2018).

Dalam penyampaian pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2018 tersebut, Airin menyampaikan beberapa program yang terealisasikan dalam penggunaaan anggaran 2017 lalu itu, dan anggaran tersebut yang sudah dari hasil audit oleh BPK RI.

Airin mengatakan, laporan tersebut wajib disampaikan, sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, wajib dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui DPRD.

Beberapa poin yang tecatat dan dibacakan dalam paripurna tersebut, yaitu Laporan Realisasi Anggaran yang telah disesuaikan dengan standar akuntansi pemerintah, yaitu BPK RI.

“Hari ini laporan keuangan dalam bentuk Raperda pertanggungjawaban, dimana ini semua hasil dari audit BPK RI akan kami sampaikan ke DPRD Tangsel,” katanya.

Dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Pemaparan ini didasarkan pada format sesuai dengan Standar Akutansi Pemerintahan sebagaimana yang diaudit oleh BPK-RI. Pendapatan daerah LRA dianggarkan sebesar Rp2.918.791.015.119,00. Dapat direalisasikan sebesar Rp3.000.278.801.133,00

Komponen pendapatan daerah tersebut berasal dari pertama, Pendapatan Asli Daerah yang dianggarkan sebesar Rp1.448.309.462.781,00. Terealisasi sebesar Rp1.622.0040639.363.,00. Kedua, pendapatan transfer dianggarkan sebesar Rp1.470.481.552.338,00, dapat direalisasikan sebesar Rp1.378.274.161.770,00.

Airin juga melaporkan belanja daerah dianggarkan sebesar Rp3.430.581.892.581,24
dapat terserap sebesar Rp2.967.633.308.554,00. Realisasi belanja daerah yang berasal dari pengeluaran untuk belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer digunakan untuk membiayai 106 program dan 1.366 kegiatan.

Rinciannya, pada tahun anggaran 2017 belanja operasi dianggarkan sebesar Rp2.139.054.132.333,91, dapat terserap Rp1.959.599.099.003,00. Belanja modal dianggarkan sebesar Rp1.289.972.720.550,00, dapat terserap sebesar Rp1.007.512.392.825,00.

Ketiga, belanja tidak terduga dianggarkan Rp1.138.720.404,33, dapat terserap sebesar Rp105.497.433,00. Belanja transfer, yang dianggarkan sebagai belanja bantuan kepada partai politik sebesar Rp416.319.293.00, dapat direalisasikan sebesar Rp416.319.293,00.

Proyeksi deficit pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp511.790.877.462,24, terealisasi sebagai defisit sebesar Rp32.645.492.579,00. Defisit tersebut ditambah dengan pembiayaan netto berupa penerimaan pembiayaan yang berasal dari penggunaan SILPA Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp511.790.877.462,24, menghasilkan silpa Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp544.436.370.041,24

“Dari nilai SILPA itu selanjutnya akan menjadi nilai Saldo di anggaran 2017 pada laporan perubahan saldo anggaran lebih,” ujarnya.

Selanjutnya, Airin menyanpaikan informasi keuangan yang disajikan dalam laporan operasional (LO) tahun anggaran 2017 menghasilkan surplus sebesar Rp853.644.638,36. Jumlah tersebut diperoleh dari pendapatan daerah LO tahun anggaran 2017 sebesar Rp3.089.626.459.169,32, dikurangin beban daerah sebesar Rp2.229.981.635.530,96.

Kemudian Pendapatan Asli Daerah-LO sebesar Rp1.611.967.744.369,32. Pendapatan Transfer-LO sebesar Rp1.381.504.419.200,00. Lain lain Pendapatan Daerah yang sah -LO sebesar Rp96.154.292.600,00. Selanjutanya, Beban Operasi sebesar Rp2.229.565.316.237,96. Beban Transfer sebesar Rp416.319.293,00.

Airin juga menuturkan, untuk posisi keuangan Pemkot Tangerang Selatan Per 31 Desember 2017 yang terdiri dari Aset Senilai Rp19.138.345.302.900,92. Kewajiban senilai Rp6.140.831.875,52. Ekuitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajian pemkot tangsel Per 31 Desember 2017 sebesar Rp19.132.204.471.025,40.

“Hasil Laporan Audit BPK terhadap keuangan Kota Tangerang Selatan tahun anggaran 2017, Pemkot Tangsel berkomitmen untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” pungkasnya. (HUMAS).



Copyright © 2013. DPRD Kota Tangerang Selatan. All rights reserved.