There are no approved testimonials to display!
02/07/2018 Di Posting Oleh : editorial

Airin Tanggapi Pandangan Umum Fraksi DPRD Kota Tangsel.

TANGSEL—Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menggelar rapat paripurna dengan agenda mendengarkan jawaban Walikota Tangsel terkait pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Tangsel terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Tangsel tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Tangsel tahun Anggaran 2017.

Dalam paripurna itu, Walikota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany mengucapkan terima kasih atas apresiasi dan penghargaan yang diberikan Fraksi-Fraksi di DPRD Tangsel terhadap perolehan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas laporan keuangan Pemerintahan Daerah (LKPD) tahun Anggaran 2017. Menanggapi pandangan umum Fraksi Partai Golkar terkait memaksimalkan aplikasi pengelolaan keuangan daerah, Airin mengatakan, selain menggunakan aplikasi Simral, saat ini Pemkot Tangerang Selatan telah menggunakan aplikasi SIAP barang milik daerah yang merupakan aplikasi dalam penatausahaan barang milik daerah.

“Kedepan aplikasi SIAP barang milik daerah akan diintegrasikan dengan system aplikasi SIMRAL,” Kata Airin, Senin (2/7/2018).

Menanggapi pandangan umum Fraksi PDIP tekait realisasi belanja Daerah yang terserap sebesar 86,51 persen, Airin menjelasakan, ada beberapa faktor diantaranya efisiensi dari pelaksanaan kegiatan dan terdapat beberapa kegiatan pembangunan yang terkebdala dalam proses pengadaan barang dan jasa.

Selanjutnya, terkait pendapatan transfer LRA yang tidak sesuai dengan target APBD tahun 2017, Airin mengungkapkan, hal ini disebabkan terlambat ditetapkan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dari Kementerian terkait.

“Makanya terjadi penurunan realisasi penerimaan pajak provinsi banten dan pendapatan Negara sehingga mempengaruhi realisasi penerimaan bagi hasil pajak kota Tangerang Selatan, serta adanya perubahan regulasi mekanisme penyaluran dana transfer dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi ke pemerintah kabupaten/kota,” ujarnya.

Terkait Silpa dan penegloaan Aset  yang dikemukaan fraksi PDIP, Airin mengatakan, bahwa penempatan aparatur pada masing-masing perangkat daerah sudah memeperhatikan kompetensi dan kemampuan untuk dapat menjalakan tugas dan fungsinya dengan baik dalam rangka pencapaian target RRJMD. Terkait pengelolaan Aset, Airin mengatakan, bahwa tahun 2017 pemkot telah menggunakan system aplikasi SIAP untuk melakukan perbaiukan pencatatan asset pada seluru kartu inventaris barang organisasi perangkat daerah serta upaya pensertifikasi terhadap tanah asset.

“Pemkot akan terus melakukan upaya untuk meningkatkan kinerja dari aparatur pelaksana agar lebih optimal dalam menjalankan tugas serta melakukan evalusasi dan pengawasan,” pungkasnya.

Menanggapi pandangan umum fraksi Gerindra terkait Gedung DPRD Kota Tangerang Selatan yang belum selesai Airin mengatakan, hal ini disebabkan pada tahap awal pembangunan terdapat pebnambahan dan pengurangan volume pekerjaan, sehingga terjadi penambahan item pekerjaan baru sesuai kebutuhan dilapangan untuk penyempurnaan pekerjaan fisik dengan waktu pelaksanaan

“Kita ketahui pembangunan gedung DPRD menggunakan proyek multiyear sehingga cukup waktu pelaksanaan pekerjaan,” ungkapnya.

Terkait pandangan umum Fraksi Hanura tekait belanja daerah yang serapannya belum maksimal, Airin menungkapkan, hal ini disebabkan beberapa faktor kegiatan pembangunan yang terkendala dalam proses pengadaan barang dan jasa.

Terkait pandangan umum Fraksi PKS terkait Silpa, Airin menuturkan, bahwa Silpa tersebut akibat adanya pelampauan pendapatan dan adanya efisiensi belanja daerah.

“Silpa terjadi karena  adanya pelampauan pendapatan dan adanya efisiensi belanja daerah,” ucapnya.

Terkait pandangan umum Madani terkait pendapatan daerah masih lebih kecil pada tahun 2016, Airin mengatakan, pada tahun 2017 belanja daerah mengalami peningkatan dari realisasi pendapatan pada tahun 2016.

“Kita alan terus berupaya untuk lebih meningkatkan pendapatan daerah di tahun berikutnya,” tuturnya.

Terkait pandangan umum Fraksi PADI terkait pengelolaan pajak daerah agar mengikutsertakan PPNS dalam pendidikan dan pelatihan Juru sita pajak, Airin menyampaikan, bahwa mengikutsertakan PPNS akan menjadi perhatian pemkot. (HUMAS DPRD).



Copyright © 2013. DPRD Kota Tangerang Selatan. All rights reserved.