There are no approved testimonials to display!
22/11/2016 Di Posting Oleh : editorial

CATATAN DALAM RANGKA ULANG TAHUN KOTA TANGERANG SELATAN KE 8 OLEH RIZKI JONIS

rizki-jTidak terasa Kota Tangerang Selatan, akan segera memasuki usia ke 8 tahun. Artinya sejak lahirnya Undang – undang No. 51 tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan. Berdasarkan undang – undang tersebut Kota Tangerang Selatan menjadi wilayah otonom yang memiliki sistem pemerintahan sendiri.

Berbicara otonomi daerah terutama menyangkut pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan data sampai dengan bulan agustus 2016. Bahwa APBD tahun anggaran 2016 semula Rp. 3.304.722.367.399,00 bertambah sejumlah Rp.7.346.039.937,00 sehingga perubahan APBD tahun anggaran 2016 menjadi Rp.3.312.068.407.336,00 dengan rincian pendapatan daerah setelah perubahan Rp. 2.576.372.185.717,00, Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan 1.243.705.400.000,00 pajak daerah setelah perubahan Rp.1.031.580.000.000,00 dan retribusi daerah Rp. 73.852.750.000.00.

Jika melihat angka – angka tersebut kita cukup gembira. Artinya kita semua bisa berharap banyak “kapan Tangsel Sejahtera?”. Pertanyaan tersebut tidak terlalu mengada-ada. Karena tujuan awal para pendiri Tangsel adalah Tangsel menjadi labih baik ( Sejahtera ) , jika dibandingkan dengan sebelum pemekaran. Pertanyaan tersebut akan selalu bergulir dan terus bergulir, sehingga pada akhirnya “ Masyarakat” akan membuat rumusan – rumusan masing – masing terhadap indicator sejahtera sebagai warga Kota Tangerang Selatan.

Indikator kesejahteraan masyarakat salah satunya ditandai dengan peningkatan taraf hidup dan kemudahan – kemudahan untuk mengakses kebutuhan sehari – hari. Rumusan indicator sederhana tersebut, sesungguhnya sarat dengan tuntutan masyarakat Tangsel agar cepat terwujud dan segera dapat di realisasikan. Hal tersebut sebenarnya sudah dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Daerah ( RKPD ) maupun rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD Pemerintah Kota Tangerang Selatan.

Berdasarkan undang – undang nomor : 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah mengamanatkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diharapkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi pemerataan, keadilan serta kekhasan suatu daerah dalam sisitem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Cukup jelas, bahwa kesejahteraan masyarakat harus ada target yang jelas dan upaya – upaya yang jelas pula untuk dapat di realisasikan.

Berbagai persoalan lapangan masih kita temukan sampai dengan saat ini, berikut sedikit gambaran sebagai bahan refeleksi dalam rangka ulang tahun kota Tangerang selatan ke 8 pada tahun 2016 ini.

Tata Kelola Perpakiran
Seringkali kita temuka tarif parkir yang berbeda, jika merujuk pada Perwal Nomor 3 tahun 2013 tentang penyelenggaran perpakiran termasuk tariff parkir. Mestinya hal tersebut tidak perlu terjadi. Lemahnya komitmen semua pihak menambah daftar persoalan tata kelola perparkiran di Kota Tangerang Selaatan. Selain besaran tariff yang sesuai kesungguhan pengelolaan perparkiran untuk mentaati aturan pemerintah daerah perlu mendapatkan perhatian yang lebih serius bagi semua pihak. Fakta lapangan tersebut mestinya SKPD terkait untuk mencari terobosan agar kebocoran pendapatan dearah tersebut dapat di minimalkan.

Pelayanan Kesehatan
Pelayanan Kesehatan, merupakan salah satu kebutuhan mendasar bagi masyarakat. Artinya warga tangsel harus mendapatkan pelayanan dasar kesehatan secara mudah dan murah bahkan jika perlu di gratiskan. Kita semua tidak menutup upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan tersebut. namum masih sering kita temukan rumitnya birokrasi ( Adminsitrasi ) menjadikan masyarakat terbebani dan kesulitan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan tersebut. selain permasalahan birokrasi yang rumit belum lagi pelayanan yang kurang memuaskan semakin melengkapi keluhan – keluhan masyarakat.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk memperbaiki pelayanan kesehatan tersebut antara lain. Dengan menambah jumlah puskesmas yang dapat melayani masyarakat dengan berbagai fasilitas yang memadai bahkan untuk kedepan puskesmas dapat memberikan pelayanan rawat inap.

Pendidikan
Salah satu Indikator Indek Pembangunan Manusia (IPM) berasal dari jumlah Angka Melek Huruf dan Angka Putus Sekolah. Berdasarkan data Statistik Kota Tangerang Selatan. Angka Melek Huruf Kota Tangerang Selatan 98,62 %. Angka tersebut cukup tinggi untuk ukuran Banten. Namun demikian kita masih perlu melakukan intropeksi terkait dengan tata kelola sarana dan prasarana sekolah. Selain mengurangi modus pungutan yang dilakukan oleh sekolah-sekolah. Pemerintah kota perlu memperhatikan masyarakat miskin yang tidak mampu melanjutkan sekolah karena terkendala teknis. Misalnya biaya operasional murid untuk menuju sekolah dan iuran yang harus dikeluarkan orang tua murid untuk berbagai kegiatan yang memberatkan. Kebijakan strategis perlu dilakukan agar angka putus sekolah melonjak naik dikarenakan factor – factor non teknis. Kita tidak perlu malu meniru kebijakan Pemerintah Kota/Kabupaten lain yang berhasil menerapkan model tata kelola pendidikan yang dianggap berhasil.

Ketentraman dan Ketertiban
Jika kita mendengar kasus yang meresahkan masyarakat terjadi di Kota Tangerang Selatan. Ada perasaan malu dan bertanya – tanya “Apa yang salah”. Pertanyaan tersebut mewakili masyarakat Tangsel pada umumnya. Berbagai kasus yang terjadi di Tangsel antara lain kasus Narkoba, pembunuhan sampai kasus teroris yang tertangkap diwilayah hukum Tangerang Selatan menambah daftar panjang kerawanan sosial yang ada. Untuk mencegah berbagai persoalan tersebut perlu ada koordinasi yang baik dari semua pihak. Dengan harapan citra Kota Tangerang Selatan dapat kembali pulih.

Pembangunan Infrastruktur

Penyerahan Aset

Berdasarkan Undang – undang No. 51 tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan persoalan Aset yang berasal dari Pemerintah Kabupaten Tangerang menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Aset – aset tersebut antara lain : Pasar Ciputat, Pasar Jombang, Pasar Ciputat Permai, Pasar Serpong, Pasar Bintaro Jaya dan Pasar Genteng Hijau. Lalu ada dua lahan fasos fasum, yakni aset PSU dari Pengembang PT Alfa Goldland Realty (Alam Sutera). Dari pengembang PT Bumi Serpong Damai (BSD)

Beberapa persoalan lain yang perlu menjadi bahan perhatian kita semua, antara lain : Sekda masih Plt. Pelayanan Publik, Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kemacetan dan persoalan Pungutan liar. ( Rizki Jonis )



Copyright © 2013. DPRD Kota Tangerang Selatan. All rights reserved.