There are no approved testimonials to display!
30/07/2018 Di Posting Oleh : editorial

DPRD dan Pemkot Tangsel Sahkan Dua Raperda

TANGSEL–Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menyetujui Dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) untuk ditetapkan menjadi Perda. Hal itu terungkap dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Moch.Ramlie dan didampingi wakil ketua dan Taufik MA, Senin (31/7/2018).

Kedua Raperda yang disetujui dewan itu adalah, Raperda Santunan Kematian Bagi Masyarakat dan Raperda Pencabutan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 04 Tahun 2011 tentang Tentang Izin Gangguan.

Pada kesempatan itu, hadir juga Walikota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany, Wakil Walikota Benyamin Davnie, Sekda Kota Tangsel Muhammad dan perwakilan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Terkait Raperda Santunan Kematian Bagi Masyarakat, anggota DPRD Kota Tangsel Bambang Triyadi mengatakan, sementara ini untuk santunan kematian tersebut akan dianggaran Rp 3 juta sampai Rp 5 juta untuk warga yang meninggal. Dan anggaran itu akan masuk ke dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

“Untuk jumlah anggarannya masih kita bahas, berapa pastinya yang akan kita anggarkan masih perlu kajian serius agar nantinya ini benar-benar membantu saudara kita yang ditimpa kemalangan,” ungkapnya.

Lanjut Bambang,  konsep dari Raperda tersebut ialah difokuskan untuk masyarakat miskin di Kota Tangsel. Karena saat ini biaya pemakaman saja bisa lebih dari Rp 2 juta, belum lagi ditambah dengan biaya perlengkapan jenazah yang juga dinilai cukup mahal.

“Disinilah fungsi hadirnya pemerintah, setiap warga yang lahir dan yang meninggal di kota ini harus diperhatikan. Dan untuk santunan kematian ini kita fokus kepada masyarakat miskin,  agar nanti ketika ditimpa duka setidaknya tidak lagi harus dibebani dengan biaya pemakaman yang cukup mahal, ” paparnya.

Lanjut Bambang,  kajian lain yang tengah dilakukan ialah,  apalah nantinya anggaran tersebut berupa uang tunai, atau nantinya ada semacam bentuk bantuan seperti pemakaman gratis. Sedangkan uang tunai diberikan sisanya kepada keluarga yang ditinggalkan.

“Intinya kita ingin kajian yang benar-benar menguntungkan warga dan berpihak pada warga miskin di Kota Tangsel.  Makanya masih ada beberapa hal yang masih dalam dan kajian bersama di internal kami, hingga nanti bisa langsung masuk ke dalam pembahasan,” ungkapnya.

Sedangkan untuk jumlah anggaran yang akan dikeluarkan setiap tahunnya, tentu harus melihat berapa jumlah kematian di Kota Tangsel,  agar nantinya anggaran yang dikeluarkan sesuai dengan yang dibutuhkan untuk santunan kematian.

Sementara itu, Ketua Komisi III Amar mengatakan bahwa Izin Gangguan dianggap sudah tidak relevan lagi untuk diterapkan seperti sekarang ini. Sebab menurutnya, adanya izin tersebut sangat menghambat investor yang berinvestasi di Kota Tangsel.

Amar menambahkan, sebenarnya sudah cukup dengan Izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) untuk mengatur agar para investor berinvestasi denagn benar dan juga tidak berdampak buruk terhadap lingkungan.

“Dari izin Gangguan itu kita hanya dapat lebih dari Rp,9 miliar setahunnya, dan dampak dari izin ini banyak investor yang tersendat. Sebenarnya AMDAL saja sudah cukup untuk mengatur izin pengembang. Jadi menurut kami Izin Gangguan ini sudah tidak relevan lagi dan akan menghambat investasi di Tangsel,” ujarnya.

Amar juga mengungkapkan, di Kota Tangsel sendiir tidak sedikit ada konflik akibat adannya Izin tersebut. Kondisi seperti ini, tak jarang membuat pekerjaan baru bagi pemerintah daerah dalam menyelesaikan konflik itu.

“Tentunya presiden melalui Mendagri sudah melakukan analisis panjang sehingga Izin Gangguan ini harus dicabut. Bukan sekedar hanya untuk memudahkan investor saja. Izin Gangguan ini juga regulasi lama dan memang sudah tidak relevan lagi,” ungkapnya.



Copyright © 2013. DPRD Kota Tangerang Selatan. All rights reserved.