There are no approved testimonials to display!
06/07/2017 Di Posting Oleh : editorial

DPRD Tangsel Gelar Paripurna Pandangan Umum Fraksi Terkait LKPJ Walikota Tahun 2016.

Wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Tangerang Selatan gelar Rapat Paripurna terkait Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Tangerang Selatan tahun 2016.

Paripurna dibuka oleh Ke tua DPRD Kota Tangerang Selatan H.Moch Ramlie di ruang rapat DPRD, juga dihadiri Walikota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany, Wakil Walikota Benyamin Davnie, Wakil Ketua DPRD Saleh Asnawi serta anggota DPRD, Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan Muhamad, Para Asisten, dan Pimpinan OPD Kota Tangerang Selatan, Kamis (6/7/2017).

Berikut petikan pemandangan umum Fraksi DPRD Kota Tangerang Selatan terhadap LKPJ Walikota Tangerang Selatan tahun 2016.

Juru bicara Fraksi Golkar Baihaqi Djamasan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 0216 merupakan laporan kinerja Pemerintah Kota Tangerang selatan dalam penyelenggaran tugas pokok dan fungsinya, serta menggambarkan tingkat akuntabilitas keuangan pemerintah Kota Tangherang Selatan yang menjadi kebutuhan penting dalam otonomi daerah.

“Hasil audit BPK-RI terhadap laporan keuangan APBD tahun anggaran 2016 dengan opini WTP menunjukan pencapaian indikator pelaksanaan APBD tahun 2016 cukup baik secra koletif yang perlu dipertahankan bahkan ditingkatan,” kata Baihaqi.

Fraksi PDI Perjuangan melalui juru bicaranya Made Lasmi Pusparini menyoroti kinerja Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam sisi Aset, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Hibah dan infrastruktur pembangunan di Kota Tangerang Selatan.
“Dalam laporan kegiatan Pertanggungjawaban APBD Kota Tangerang Selatan, banyak yang harus dikaji dengan seksama dan diharapkan menjadi rekomendasi bagi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja faerah tahun berikutnya,” ujarnya.

Fraksi Gerindra Syaifin mempertanyakan tolak ukur dan indikator atas diraihnya Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan Keuangan Pemerintah Kota Tangerang Selatan.

“Fraksi Gerindra melihat masih banyak penggunaan anggaran yang belum efektif dan efisien, selain itu Gerindra juga merasa kurangnya pemanfaatan alokasi anggaran APBD untuk kepentingan kesejahteraan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” pungkasnya.

Tidak hanya itu saja, Syaifin menyampaikan Gerindra juga menyoroti mengenai peningkatan angka Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dinilai konservatif, besarnya SILPA, insfraktruktur pembangunan, pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah di Cipeucang, dana hibah, retribusi parkir dan reklame.

“Fraksi Gerindra menilai angka peningkatan ini masih mengunakan angka yang konservatif. Kami menilai, acuan Pemerintah Kota dalam menentukan peningkatan PAD belum berbasis database yang kukuh dan dapat dipertanggungjawabkan. Maka dari itu, Gerindra berharap kepada pmerintah Kota Tangerang Selatan untuk menyajiak laporan pertanggungjawaban secara transparan dan akuntabel karena hal ini menyangkut hajat hidup masyarakat Kota Tangerang Selatan,” ungkapnya.

Fraksi Hanura melalui juru bicaranya Vera Ayu Mutiara berpandangan pelayanan kesehatan di RSUD Kota Tangerang Selatan kepada masyarakat terkesan pilih kasih atau lamban di setiap kelasnya. Sementara dibidang pendidikan Fraksi Hanura menilai tingginya Silpa dibidang pendidikan menyebabkan banyak anak yang tidak bisa menikmati pendidikan, terpaksa putus sekolah, bangunan sekolah yang berkualitas baik. Selanjutnya, angka gangguan Kamtibmas yang tidak didukung oleh data yang valid sehingga angka kejahatan meningkat dari tahun ke tahun. Kemudian Hanura juga menyoroti kinerja SDM di Pemerintah Kota Tangerang Selatan yang dinilai belum kribilitas.

“Dari semua indikator tersebut, Fraksi Hanura menyarankan agar pemerintah Kota Tangerang Selatan melakukan evaluasi secara besar-besaran dan berkelanjutan disemua sektor pembangunan, baik yang sudah maupun yang akan dilakukan terkait dengan rendahnya partisipasi masyarakat dialam proses pembangunan,” tandasnya.

Fraksi PKS Andi Cut Muthia menyampaikan, menaruh perhatian dan mengapresiasi tinggi atas kerja keras dan upaya maksimal yang telah dilakukan pemerintah dalam mengaplikasikan visi-misi, sehingga mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK-RI. Namun, terkait Laporan pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2016, Fraksi PKS meminta penjelasan pos anggran yang mana yang menjadi sumber kenaikan PAD. Selanjut terkait transfer Kota Tangerang Selatan pada tahunb 2015 mengalami penurun dalam realisasi, ditahun 2016 transfer yang dianggarkan sebesar Rp.1,333 triliun, namun dalam realisasi transfer lebih kecil. Kemudian realisasi deficit pada perubahan APBD 2016 sebesar Rp 224,7 Miliar dari proyeksi deficit sebesar Rp 735,7 miliar yang ditutup dari silpa tahun 2015 sehingga silpa tahun 2016 sebesar 510,7 Miliar.

Lebih lanjut Cut Mutia mengutarakan, untuk insfrastruktur pembangunan, Fraksi PKS memandang masih banyak proses pembangunan yang belum merata seperti pengeloalan dan penanggan sampah, kemacetan, pengelolaan pasar tradisional, lahan untuk fasos fasum yang belum memadai.

Fraksi Madani, melalui juru bicaranya Tarmizi memberi saran kepada Pemerintah Kota Tangerang Selatan agar membuat langkah-langkah bagaimana nantinya pencapaian target masalah pajak dan PAD untuk ditingkatkan ditahun tahun berikutnya.

Fraksi PADI melalui Rizki Jonis lebih menyoroti pengelolaan keuangan pemerintah Kota Tangerang Selatan untuk memberikan database yang akurat untuk pembanding dalam penyusunan Laporan pertanggungjawaban Walikota.
“Makanya, fraksi PADI memberikan saran kepada pemerintah kota Tangerang Selatan agar lebih sungguh-sungguh terkait pengendalian keuangan daerah, termasuk menyusun model evaluasi berbasis kinerja tiap satuan kerja,” tegasnya. (Humas)



Copyright © 2013. DPRD Kota Tangerang Selatan. All rights reserved.