There are no approved testimonials to display!
14/09/2017 Di Posting Oleh : editorial

DPRD Tangsel Sampaikan Pandangan Fraksi Atas Empat Raperda

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Setelah diserahkannya empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) oleh Walikota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany yakni, Raperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah No.4 Tahun 2011, Raperda tentang Retribusi Daerah, Raperda tentang perubahan atas peraturan Daerah No.11 Tahun 2012 tentang Penyelenggaran Penamaman Modal dan raperda Pengarusutamaan Gender pada Senin (11/9/2017). Fraksi-fraksi di DPRD Kota Tangerang Selatan menggelar Rapat Paripurna Pandangan Umumnya dihadapan Ekskutif dan pimpinan DPRD diruang rapat paripurna, Kamis (14/9/2017).

“Keempat raperda tersebut yang telah diserahkan oleh Walikota Tangerang Selatan kepada DPRD. Selanjutnya, usai fraksi-fraksi menyampaikan pandangan umumnya masing-masing, selanjutnya untuk mendapatkan jawaban maupun tanggapan yang akan dilaksanakan pada paripurna selanjutnya,”Kata Ketua DPRD Tangsel Moch Ramlie.

Dalam pandangan umum, terhadap Raperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah No.4 Tahun 2011 fraksi Golkar menyambut baik raperda pencabutan peraturan daerah No.4 Tahun 2011 tentang izin gangguan karena sudah tidak relevan lagi dengan perubahan peraturan Menteri Dalam Negeri No.19 Tahun 2017 tentang pencabutan  peraturan Menteri Dalam Negeri No.27 Tahun 2009 tentang pedoman penetapan Izin Gangguan di Daerah.

Terkait Raperda tentang Retribusi Daerah, Fraksi Golkar menyambut baik Raperda tersebut, mengingat Putusan Mahkamah Konsitusi adalah keputusan mengikat.

Sementara terkait Raperda tentang perubahan atas peraturan Daerah No.11 Tahun 2012 tentang Penyelenggaran Penamaman Modal, Fraksi Golkar menyambut baik penghapusan raperda tersebut.

Tentang Raperda Pengarusutamaan Gender fraksi Golkar juga menyambut baik rancangan raperda tersebut, namun Fraksi Golkar memberikan catatan terkait rapreda tersebut salah satunya perda ini diharapkan menjadi payung hukum untuk menjembatani kepentingan seluruh rakyat Kota Tangerang Selatan tanpa adanya perbedaan hak antara laki-laki dan perempuan.

Sementara, pandangan umum Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tekait Raperda Pencabutan Peraturan Daerah No.4 Tahun 2011, berpendapat bahwa hirakhi Perundang-Undangan di Negara Republik Indonesia bahwa peraturan yang ada dibawahnya tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang ada diatasnya, hal ini dimaksudkan agar terwujud kepastian hukum dalam masyarakat.

Terkait Raperda Retribusi Daerah, Fraksi PDIP sependapat bahwa perlu dilakukan penggabungan, penambahan objek dan tarif Retribusi yang belum diakomodir dalam peraturan daerah Kota Tangerang Selatan yang lebih baik dan modern.

Selanjut Raperda tentang perubahan atas peraturan Daerah No.11 Tahun 2012 tentang Penyelenggaran Penamaman Modal, Fraksi PDIP berpendapat, terkait pasal 3 mengenai kewenangan Pemerintah Daerah dibidang Penanaman Modal hal ini perlu dibuat aturan tentang batas kewenangan agar pelaksanaan kewenangan tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

Raperda Pengarusutamaan Gender, fraksi PDIP mengingatkan perlu adanya kepastian bahwa perempuan dan laki-laki memperoleh akses yang sama terhadap sumber daya pembangunan, berpartisi pasih tehadap proses pembangunan.

Dalam pandangan umum, terhadap Raperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah No.4 Tahun 2011 fraksi Gerindra menyambut baik atas usulan raperda ini. Sebab dengan pengajuan raperda ini bisa segera ada kepastian hukum dari investor untuk berinvestasi di Kota Tangerang Selatan.

Terkait Raperda Retribusi Daerah, Fraksi Gerindra menyambut baik dan mengapresiasi atas raperda ini. Namun, fraksi Gerindra memberikan catatan atas raperda harus benar-benar memperhatikan aspek hukum dan juga tidak memberatkan masyarakat Tangerang Selatan.

Raperda tentang perubahan atas peraturan Daerah No.11 Tahun 2012 tentang Penyelenggaran Penamaman Modal, Fraksi Gerindra menyambut baik raperda ini karena akan terciptanya iklim investasi dan perlindungan terhadap penanaman modal di Kota Tangerang Selatan.

Raperda Pengarusutamaan Gender, Fraksi Gerindra meberikan catatan bahwa raperda ini perlu memperhatikan juga karakteristik masyarakat, norma dan budaya yang ada.

Dalam pandangan umum, terhadap Raperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah No.4 Tahun 2011 Fraksi Hanura menilai, dengan terbitnya Pemendagri No.17 Tahun 2017 maka dunia usha dapat berkembang psotif sehingga dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat Kota Tangerang Selatan.

Terkait Raperda Retribusi Daerah, Fraksi Hanura mendukung raperda tersebut sebagai upaya penertiban peraturan perundang-undangan dan sinkronisasi perda dengan peraturan perundang-undangan diatasnya.

Raperda tentang perubahan atas peraturan Daerah No.11 Tahun 2012 tentang Penyelenggaran Penamaman Modal, Fraksi Hanura sepakat untuk mebgikuti perubahan peraturan tersebut.

Raperda Pengarusutamaan Gender, Fraksi Hanura mendukung upaya Pemerintah Daerah dalam mengembangkan kesataran gender di Kota Tangerang Selatan.

Dalam pandangan umum, terhadap Raperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah No.4 Tahun 2011 Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyambut baik pencabutan peraturan daerah No.4 Tahun 2011 tentang izin gangguan.

Terkait Raperda Retribusi Daerah, Fraksi PKS dapat memahami bahwa peraturan daerah yang klausalnya memiliki irisan sejenis, sebaiknya digabungkan demi efisiensi dan sinegritas.

Raperda tentang perubahan atas peraturan Daerah No.11 Tahun 2012 tentang Penyelenggaran Penamaman Modal, Fraksi PKS memahami bahwa telah terjadi perubahan pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Raperda Pengarusutamaan Gender, Fraksi PKS meminta raperda pengarusutamaan gender dilengkapi dengan kajian akademik yang mendalam.

Dalam pandangan umum, terhadap Raperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah No.4 Tahun 2011 Fraksi PADI mempertanyakan bagaimana dengan pelayanan dan pemunggutan retribusinya. Pasalnya, pelayanan pasti akan berdampak, mengingat selama ini pasal yang mengatur tentang retribusi izin gangguan sebagaimana diatur dalam undang-undang merupakan legal standing pemerintah Kab/kota di Indonesia. Fraksi PADI berharap bahwa penyelenggaran izin gangguan masih tetap dibutuhkan namun demikian perlu dilakukan kajian evaluasi, pada bagian mana dari regulasi dan pengelolaannya harus diperbaiki demi mengakomodir iklim investasi di Kota Tangerang Selatan.

Terkait Raperda Retribusi Daerah, Fraksi PADI menilai perlu melakukan konsultasi ke berbagai pihak termasuk melakukan studi komprasi produk hukum daerah lain yang memiliki karakterisitik sama dengan kota Tangerang Selatan.

Raperda tentang perubahan atas peraturan Daerah No.11 Tahun 2012 tentang Penyelenggaran Penamaman Modal, Fraksi PADI memberikan catatan yakni kejelasan tujuan penyelenggaran penanamnan modal di kota Tangerang Selatan. Selanjutnya, tujuan penyelenggaran penanaman mdoal dapat tercapai apabila faktor penujang yang menghambat iklim penamnaman modal dapat diatasi antara lain perbaikan koordinasi antar instansi dan selanjutnya perlu adanya penentuan bdiang usaha.

Raperda Pengarusutamaan Gender,Fraksi PADI mengingatkan perlu membangun komitmen kepada semua terkait program aksi pengarustamaan gender di ota Tangerang Selatan serta menyusun data terpilah dan mengintegrasikan penyusunan data terpilah dalam pendataan semua sektor pembangunan daerah.

Dalam pandangan umum, terhadap Raperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah No.4 Tahun 2011 Fraksi Madani menyambut baik raperda ini, namun disisi lain kami berharap Pemerintah Kota Tangerang Selatan telah menyiapkan perencanaan yang baik atau menyiapkan pos pengganti untuk meningkatkan pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berpotensi hilang dengan dihapusnya izin Gangguan (HO).

Terkait Raperda Retribusi Daerah, Fraksi Madani memberikan saran agar penggabungan atas peraturan jenis retribusi yang tertuang dalam peraturan daerah no.6 tahun 2012 dan peraturan daerah No.9 tahun 2014 agar diperhatikan dengan cermat baik secara subtansi maupun secara hukum.

Raperda tentang perubahan atas peraturan Daerah No.11 Tahun 2012 tentang Penyelenggaran Penamaman Modal, Fraksi Madani menilai perlu adanya perlindungan kepada para penanam modal guna untuk meningkatkan dan mendukung pembangunan di Kota Tangerang Selatan.

Raperda Pengarusutamaan Gender, Fraksi Madani memandang untuk membentuk peraturan yang baik diperlukan adanya tatanan pedoman dalam pembentukan peraturan daerah yang berkaitan dengan sistem, asas, tata cara penyiapan, pembahasan teknik penyusunan serta juga disesuaikan dengan Undang-Undang dan peraturan tinggi diatasnya.

Usai pembacaan pandangan Umum Fraksi-Fraksi, Ramlie menambahkan, pandangan umum fraksi ini bisa menjadi bahan pertimbangan eksekutif dan legislatif dalam penyusunan empat peraturan daerah.

“Diharapkan aturan yang ditetapkan nanti,  bermanfaat bagi masyarakat,” tandasnya. (HUMAS)

 

 



Copyright © 2013. DPRD Kota Tangerang Selatan. All rights reserved.