There are no approved testimonials to display!
13/03/2017 Di Posting Oleh : editorial

Paripurna Jawaban Pengusul Terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Atas Raperda Usulan

Bertempat diruang paripurna, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang Selatan menggelar rapat paripurna terkait jawaban pengusul terhadap pandangan umum fraksi-fraksi mengenai empat Raperda Inisatif DPRD.

Rangkaian rapat paripurna sendiri dimulai dengan pembukaan, dilanjutkan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan penyampaian pendapat DPRD terhadap Empat Raperda yakni, Raperda Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah, Raperda Santunan Kematian, Raperda Kota Layak Anak dan Raperda Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Ketua DPRD Kota Tangerang Selatan H.Moch Ramlie mengatakan, bahwa rekan-rekan anggota DPRD dan fraksi-fraksi sebagian besar menyetujui dan mendukung segera dibahasnya Raperda Inisiatif. Kemudian, empat raperda yang merupakan usulan DPRD Kota Tangerang Selatan dapat disetujui untuk disampaikan ke Walikota sebagai rancangan peraturan daerah.

“Empat Raperda ini akan dibuat surat keputusan DPRD dan akan kami sampaikan kepada walikota sebagai Raperda ususlan DPRD,” katanya, Senin (13/7/2017).

Sebelumnya, anggota anggota pengusul Raperda Pedoman Pembentukan Hukum daerah Rizki Jonis mengatakan, sebagai Negara yang berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesai tahun 1945, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum.

“Untuk mewujudkan Negara hukum diperlukan tatanan yang tertib antara lain peraturan perundangan-undangan. Tertib pembentukan peraturan perundangan-undangan harus dirintis sejak saat perencanaan sampai dengan perundangan-undangannya,”katanya.

Untuk Raperda Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Rizki Jonis menuturkan, persoalan subtansi yang menjadi kendala bagi PPNS dalam melakukan tugas penyidikan adalah belum adanya legitimasi hukum untuk dipedomani ole PPNS dalam rangka penegakan Peratuan Daerah Kota Tangerang Selatan, sehingga perlu suatu regulasi yang mewadahi seluruh organ penegakan peraturan daerah termasuk hal-hal yang mengatur kewajiban.

“Makanya perlu adanya peraturan daerah Kota Tangerang Selatan yang mengatur tentang Penyidik Pegawai negeri sipil,”pungkasnya.

Anggota DPRD Kota Tangerang Selatan Undang Kasi Ujar mengatakan Raperda santunan kematian itu diperlukan perhitungkan matang dan baik agar program ini dijalankan dapat memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

“Tetapi biar bagaimana pun soal santunan kematian ini sebenarnya sangat dibutuhkan oleh masyarakat Tangsel. Karena saat ini biaya pemakaman itu cukup mahal. Jadi semestinya setiap warga yang ditimpa kemalangan itu harus benar-benar diperhatikan oleh pemerintah,” katanya.

Hal yang harus benar-benar diperhitungkan menurutnya ialah soal perkiraan jumlah angka kematian setiap tahunnya, karena hak ini terkait penganggaran agar bantuan tersebut berjalan.

Berapa jumlah kematian setiap tahunnya? Tentunya harus diprediksi dengan sangat cermat agar penganggaran per tahunnya tidak ada kendala. “Jadi hal yang paling penting dalam menyusun program ini ialah memprediksi angka kematian setiap tahunnya, tidak ada yang tahu berapa orang yang akan meninggal setiap tahunnya. Tetapi bisa diprediksi dan kalau lebih baik dilebihkan. Namun yang pasti Komisi II akan mencermati betul, jika memang ini masuk program tahun ini,” ujarnya.

Menurutnya, besaran santunan kematian juga harus benar-benar dihitung agar anggaran santunan kematian tidak disalahgunakan. “Besaran santunan ini juga tidak kalah penitng, jangan sampai bantuan ini malah bukan dimanfaatkan untuk bantuan masyarakat, karena besarannya yang tidak sesuai,” tuturnya.

Anggota pengusul Raperda Kota Layak Anak Cut Mutia mengatakan, Raperda KLA tersebut telah memenuhi naskah akademik untuk dilanjutkan ke pembahasan. Bahkan sudah dilakukan harmonisasi dengan Pemkot Tangsel, dan akan masuk ke dalam pembahasan pada awal masa sidang ini.

“Raperda ini bertujuan untuk mewujudkan Kota Tangsel menjadi kota yang layak bagi perkembangan dan pertumbuhan anak,” katanya.

Cut Mutia menjelaskan, konsep yang akan dimasukan di dalam Raperda KLA ini, seperti: mengatur fasilitas yang dibutuhkan oleh anak-anak di Kota Tangsel. Wujud dari Raperda Kota Layak Anak yang kami inisiasi ini, untuk mengatur zona-zona aman bagi anak, serta fasilitas yang harus dilengkapi pemerintah seperti apa, dan juga perlindungan anak yang harus terjamin hak-haknya.

Fasilitas yang ingin dirancang dalam raperda tersebut seperti: di setiap sekolah harus ada marka jalan dan jembatan penyeberangan orang (JPO) untuk keselamatan anak-anak.

Menurutnya, dengan adanya regulasi tersebut maka kedepannya Kota Tangsel akan melahirkan generasi yang sudah dilindungi dan terpenuhi haknya sejak dini.

“Jadi sama saja kita tengah berupaya menyelamatkan generasi penerus Kota Tangsel, makanya kami benar-benar serius dan intes dalam membahas Raperda ini”, ujarnya. (Humas)



Copyright © 2013. DPRD Kota Tangerang Selatan. All rights reserved.