There are no approved testimonials to display!
03/08/2015 Di Posting Oleh : editorial

rapat paripurna dalam rangka persetujuan bersama dprd dan walikota tangerang selatan terhadap ditetapkannya 3 (tiga) raperda kota tangerang selatan

parpur 3 agstsRapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan dalam rangka Persetujuan bersama DPRD dan Walikota Tangerang Selatan terhadap ditetapkannya 3 (tiga) Raperda Kota Tangerang Selatan yaitu :

1. Raperda Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
2. Raperda tentang Perikanan;
3. Raperda tentang Manajemen Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran.

Rapat Paripurna ini dilaksanakan pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2015 Pukul 13.00 WIB di Gedung Graha Widya Bhakti Puspiptek, Jl. Raya Puspiptek Muncul Kelurahan Setu, Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan. Rapat paripurna ini dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Tangerang Selatan Bapak H. Moch Ramlie MA, SE, Bapak Drs. H. Ahadi, MM Wakil II DPRD Kota Tangerang Selatan, Bapak Drs. H. Mohamad Saleh Asnawi Wakil III DPRD Kota Tangerang Selatan dan juga dihadiri oleh Wakil Wali kota Tangerang Selatan Drs. H. Benyamin Davnie, serta sejumlah kepala SKPD.

parpur 3 agustusPanitia Khusus telah melakukan kegiatan dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Daerah tersebut sesuai dengan mekanisme dan tahapan – tahapan kegiatan, Raperda yang telah di setujui akan kami tuangkan dalam Keputusan DPRD Kota Tangerang Selatan. Seusai menandatangani berita acara pengesahan ketiga perda itu, Ketua DPRD Tangsel Moch Ramlie, langsung menyerahkannya kepada Wakil Walikota Tangsel Benyamin Davnie. Dengan pengesahan itu, diharapkan akan meningkatkan kinerja Pemkot Tangsel dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan menjadi lebih baik.

perlu diberitahukan bahwa rapat Paripurna pada hari ini mengacu pada :

1. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten;

2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

4. Undang – undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Profinsi Banten;

5. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintah antara Pemerintah antara Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

7. Peraturan DPRD Kota Tangerang Selatan Nomor 01 Tahun 2014 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Tangerang Selatan (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2014 Nomor 30);

8. Peraturan DPRD Kota Tangerang Selatan Nomor 02 Tahun 2010 tentang Peraturan Kode Etik DPRD Kota Tangerang Selatan;

9. Keputusan DPRD Nomor 170/01/DPRD/2015 Tahun 2015 tentang Panitia Khusus Raperda Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kota Tangerang Selatan;

10. Keputusan DPRD Nomor 170 /02/DPRD/2015 Tahun 2015 tentang Panitia Khusus Raperda Perikanan;

11. Keputusan DPRD Nomor 170/03/DPRD/2015 Tahun 2015 tentang Panitia Khusus Raperda Manajemen Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Kota Tangerang Selatan;

12. Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kota Tangerang Selatan tanggal 3 Agustus 2015;

 

 

 



Copyright © 2013. DPRD Kota Tangerang Selatan. All rights reserved.