There are no approved testimonials to display!
20/06/2015 Di Posting Oleh : editorial

Rapat Paripurna Jawaban Walikota Tangerang Selatan atas Pemandangan Umum Fraksi – Fraksi DPRD Kota Tangerang Selatan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Tangerang Selatan Ta. 2014

jawaban walikota 18 juniRapat Paripurna Jawaban Walikota Tangerang Selatan atas Pemandangan Umum Fraksi – Fraksi DPRD Kota Tangerang Selatan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Tangerang Selatan Ta. 2014, pada hari kamis tanggal 18 Juni 2015 pukul 10.00 WIB di ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Tangerang Selatan. Rapat Paripurna ini di hadiri oleh pimpinan dan para anggota DPRD Kota Tangerang Selatan, Sekretaris Daerah dan para para staf ahli Walikota Tangerang Selatan, para Kepala Badan/Dinas/Kantor se Kota Tangerang Selatan, Camat Se Kota Tangerang Selatan.

jawaban walikota 18 juniiiiMenanggapi pemandangan umum fraksi – fraksi DPRD sesuai dengan urutan pada saat penyampaian pemandangan umum :

1. Menanggapi pandangan Fraksi Golkar melihat data dalam lima tahun terakhir maka memang terlihat trend kemandirian daerah yang meningkat setiap tahunna, yaitu kisaran 17 % pada tahun 2010, 40 % pada tahun 2011, 53 % pada tahun 2012, 59 % pada tahun 2013, dan 82 % pada tahun 2014. kami menyoroti belum terserapnya anggaran APBD sehingga menghasilkan Silpa Tahun anggaran 2014 yang cukup tinggi sebagai akibat kurang optimalnya kinerja secara teknis tentu akan kami perhatikan.dapat kami jelaskan bahwa silpa yang besar tersebut diperoleh dari realisasi pendapatan yang melebihi target serta beberapa rencana belanja yang tidak terlaksana karena terkendala beberapa faktor seperti permasalahan lahan maupun hal lain yang berada di luar kendali pemerintah kota tangerang selatan. kami setuju mengenai perlunya peningkatan sistem pengendalian internal, untuk meningkatkan kapasitas kinerja yang baik.

2. Menanggapi pandangan Fraksi PDIP mengenai adanya bara dalam sekam terkait dengan desa yang telah beralih status menjadi kelurahan bahwa hal tersebut akan menjadi perhatian kami dan selanjutnya kami akan menyiapkan SDM yang memenuhi syarat untuk memimpin kelurahan, tentang kampung anggrek yang terletak di kecamatan setu dalam upaya pengembangan tanaman anggrek yang di harapkan menjadi iko kota tangerang selaatan sehingga turut berkontribusi terhadap estetika kota tangerang selatan. petani anggrek di fasilitasi ileh pemkot tangerang selatan memlaui bantuan beberapa bibit tanaman anggrek berbagai jenis pupuk dan obat-obatan dan screenhouse dalam meningkatkan Kampung Anggrek, mengenai infrastruktur jalan maupun sarana prasarana gedung secara berkesinambungan dan kami mohon dari anggota dewan. sedangkan RSU kota tangsel akan menyelasaiakan pembangunan gedung 2 rumah sakit guna meningkatkan fasilitas RSU yang saat ini merupakan rumah sakit kelas C. tentu masukan berharga dan mohon dukungannya agar kami diberikan kemudahan dalam melakukan peningkatan pelayanan kesehatan yang optimal.

3. Menanggapi pandangan Fraksi Partai Gerindra menyoroti atas lima permasalahan yaitu mengenai penyelenggaran pemerintahan daerah yang belum optimal dan kami sampaikan kami telah beruapaya melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien. mengenai peningkatan kulaitas infrastruktur disebabkan karena adanya permasalahan sengketa lahan sehingga menyebabkan terhambatnya pembebasan lahan yang berpengaruh terhadap proses penyelesaian pembangunan jalan dimaksud. mengenai pelayanan pendidikan kami menjelaskan karena belum optimalnya pemetaan dan pemerataan guru yang disesuaikan dengan kualifikasi akademik sertifikasi dan beban mengajar terhadap jumlah rombongan belajar yang belum optimal. mengenai pelayanan kesehatan berdasarkan survei kepuasan masyarakat di tahun 2014 telah mencapai hasil yang baik dan memuaskan meskipun di lapangan masih terdapat kekurangan dalam pelayanan. mengenai kesejahteraan masyarakat yang masih belum optimal kami sampaikan bahwa upaya tersebut akan terus kami tingkatkan agar lebih optimal.

4. Menanggapi pandangan Fraksi Hanura dapat kami sampaikan bahwa kendala utama sehingga APBD tidak terserap atau di gunakan secara maksimal adalah penetapan APBD tahun anggaran 2014 yang terlambat sehingga proses lelang untuk belanja yang berjumlah material menjadi terlambat sehingga mengakibatkan rendahnya serapan anggaran, adapun pemanfaatan silpa Tahun Anggaran 2014 sebagai telah diangarkan untuk menutup defisit padamAPBD murni Tahun Anggaran 2015, sedangkan sisanya akan kami anggarkan pada Perubaha APBD Tahun Anggaran 2015.

5. Menanggapi pandangan Fraksi PKS mengenai terdapatnya 11 masalah yang terkait dengan sistem pengendalian internal dalam LHP BPK dapat kami jelaskan bahwa kesebelas temuan tersebut dapat di kelompokan menjadi : pertama, terkait dengan pendapatan asli daerah yaitu pajak daerah dan retribusi daerah; Kedua, terkait dengan persediaan; ketiga, terkait dengan penyetoran sisa uang persedian; keempat, terkait dengan piutang PBB; kelima, terkait dengan belanja; dan keenam, terkait dengan pencatatan kepemilikan tanah eks desa. opini WDP dipandang sebagai penurunan kualitas kinerja di jajaran pemkot tangsel bahwa poin yang menjadi pengecualian dalam opini BPK adalah permasalahan aset desa yang penyelesaiannya harus melibatkan pihak di luar pihak pemkot tangsel seperti Badan Pertanahanserta penyelesaian kewajiban pembayaran kepada pihak ketiga masih harus menunggu putusan pengadilan. penjelasan menganai besarnya Silpa adanya pendapatan yang melampui target, adanya gagal lelang dan efisiensi proses penyerapan anggaran yang disebabkan keterlambatan penetapan APBD.

6. Menanggapi pandangan Fraksi Madani terkait hal penyerapan anggaran, saran fraksi madani agar seluruh SKPD lebih jeli dan bersunguh – sungguh dalam merencanakan menginventarisasi serta mengalokasikan anggaran agar sesuai pada kebutuhan yang bersifat strategis akan kami perhatikan. harapan fraksi madani agar kota tangerang selatan kembali meraih predikat WTP juga menjadi harapan dan perjuangan kita bersama.

7. Menanggapi pandangan Fraksi Padi telaah yang di lakukan oleh fraksi PADI mengenai tiga hal penyebab Silpa APBD Tahun Anggaran 2014 akan menjadi bahan perbaikan bagi pemerintah kota tangerang selatan pada perencanaan di tahun tahun mendatang. demikian pula dengan pandangan bahwa laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2014 ini dapat di jadikan sebagai bahan koreksi dan evaluasi bagi pihak eksekutif untuk melakukan perubahan, perbaikan dan penyempurnaan dalam manajemen pengelolaan keuangan daerah ke depan yang lebih baik demi terwujudnya kesehjahteraan masyarakat kota tangerang selatan.

 

 



Copyright © 2013. DPRD Kota Tangerang Selatan. All rights reserved.