There are no approved testimonials to display!
10/04/2017 Di Posting Oleh : editorial

Tanggapan Fraksi – Fraksi Atas Pendapat Walikota Tangsel Terkai 4 Raperda Inisatif DPRD

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang Selatan menggelar rapat paripurna dalam rangka penyampain jawaban atau tanggapan Fraksi-Fraksi atas pendapat Walikota Tangerang Selatan terhadap 4 Raperda inisatif DPRD, yakni, Raperda Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah, Raperda Santunan Kematian, Raperda Kota Layak Anak dan Raperda Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Adapun penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi adalah sebagai berikut:

1.Pandangan Umum Fraksi Partai Golkar terhadap 4 Raperda, terkait dengan Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah, adalah bahwa untuk memenuhi kebutuhan masayarakat atas peraturan Perundang-Undangan yang baik perlu dibuat peraturan mengenai Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagai dasar perencanaan pembuatan Perundang-Undangan Daerah.

-Diharapkan dalam rangka penyusunan Produk Hukum Daerah perlu adanya keseragaman, keselarasan dan persamaan persepsi antara Pemerintah Kota Tangerang Selatan dan DPRD.

-Terkait Raperda Santunan Kematian, Raperda ini diharapkan dapat meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kelangsungan hidup masyarakat miskin Kota Tangerang Selatan.

-Terkait Raperda Kota Layak Anak, Raperda ini diharapkan dapat memberikan perlindungan kesejahteraan terhadap anak secara luas, baik pendidikan, pemanfaatan waktu luang, kegiatan budaya serta perlindungan khusus. Raperda ini juga dapat melindung hak-hak anak sebagai hak-hak asasi manusia yang wajib dilindungi oleh orang trua, keluarga, masyarakat dan pemerintah.

-Terkait Raperda Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Raperda ini diharapkan dapat memberikan kewenangan kepada PPNS untuk melakukan penyidikan sesuai dengan kewenangannya dan terkontrol, serta berkoordinasi dengan kepolisian.

  1. Pandangan Fraksi PDIP:
    Dalam praktek penyelenggaraan Pemerintahan Daerah memerlukan peraturan-peraturan yang dapat menopang keberlangsungan segala urusan penyelnggaran pemerintahan guna mewujudkan visi dan misi serta program pemerintahan daerah yang telah dan yang akan dilaksanakan dengan baik dan berkualitas. Maka dari itu, PDIP memandang hal tersebut penting untuk dilakukan penyesuaian dengan pedoman dan sistematika dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015. Materi muatan dari proses penyusunan produk Hukum Daerah dilingkup Internal; Pemerintah Daerah diatur lebih rinci lagi dalam BAB IV tentang pembentukan Produk Hukum Daerah.

-Terkait Raperda Santunan Kematian, DPIP menilai raperda santunan kematian dapat membantu meringankan permasalahan beban biaya penduduk miskin yang tertimpa musibah kematian sebagai wujud simpati pemerintah daerah terhadap masyarakatnya.

-Terkait Raperda Kota Layak Anak, dalam hal ini orang tua memegang peran penting dalam pertumbuhan dan perkembangan anak, disamping factor lingkungan sekitar. Pemerintah Daerah diharapkan dapat memberikan ketersediaan sarana dan prasarana bagi tumbuh kembangnya anak dengan maksimal mungkin.

-Terkait Raperda Penyidik Pegawai Negeri Sipil, PDIP memandang penting dilakukan penyesusaian dengan pedoman dan sistematika dalam peraturan Menetri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015.

3.Pandangan Umum Partai Gerindra:

Untuk menhasilkan produk hukum yang kualitatif, aspiratif dan responsive dibutuhkan pemahaman yang baik dan mendalam tentang sistem, teknik dan proses pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Maka dari itu, Partai Gerindra memandang pembentukan rancangan peraturan daerah tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum Daerah tidak bertenangan dan selaras dengan Perundang-Undangan diatasnya.

-Terkait Raperda Santunan Kematian, diharapkan dengan adanya usulsan raperda santunan kematian dapat mendorong dan membantu meningkatkan taraf hidup warga, mengurangi kesenjangan sosial antara si miskin dan si kaya, dan juga dapat membantu keluarga dalam kategori miskin untuyk mempermudah pembiayaan kematian.

-Raperda Kota Layak Anak, Partai Gerinda memandang perlu adanya paying hukum berupa peraturan daerah yang berkaitan dengan pembentukan Kota Layak Anak sebagai upaya perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak.

-Raperda Penyidik Pegawai Negeri Sipil, diharapkan dapat bermanfaat bagi pemberdayaan sumber daya manusia, memperjelas status dan kedudukan, pedoman bagi PPNS dalam menyusun Perencanaan.

4.Pandangan Umum Fraksi Hanura

Dalam menyusun naskah akademis, DPRD tentu harus menace kepada peraturan Menteri Dalam Negeri No.80 Tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah, termasuk dalam pembuatan sitimatika yang telah menjadi aturan baku nasional.

-Terkait raperda santunan kematian, partai Hanura memandang perlu adanya kejelasan yang menerima santunan bila seorang fakir miskin yang meninggal tidak memilik ahli waris.

-Terkait Raperda kota Layak Anak, Fraksi Partai Hanura sangat menekankan bahwa perda Kota Layak Anak sudah seharusnya dapat memberikan semua aspek yang terbaik bagi anak, seperti perlindungan hak anak untuk memperoleh kehidupan yang terbaik di berbagai sektor serta perlindungan dari gangguan yang dapat mempengaruhi pertumbyhan dan perkembangan anak secara baik dan wajar.

-Terkait Raperda Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Fraksi Partai Hanura meminta kejelasan eksistensi PPNS dalam proses penyidikan.

Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang Selatan menggelar rapat paripurna penjelasan pengusul Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Inisatif. Adapun Raperda yang diusulkan berasal dari perorangan, Banleg dan komisi ini antara lain, Raperda Pedoman Pembentukan Hukum daerah, Raperda Santunan Kematian, Raperda Kota Layak Anak dan Raperda Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

“Usul raperda inisiatif DPRD sebagaimana diatur dalam tatib dewan, bahwa raperda yang berasal dari DPRD diajukan oleh anggota dan komisi, serta badan pembentukan peraturan daerah,” kata Ketua DPRD Kota Tangerang Selatan Moch Ramlie, Senin (6/3/2017).

Sementara, anggota anggota pengusul Raperda Pedoman Pembentukan Hukum daerah Rizki Jonis mengatakan, sebagai Negara yang berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesai tahun 1945, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum.

“Untuk mewujudkan Negara hukum diperlukan tatanan yang tertib antara lain peraturan perundangan-undangan. Tertib pembentukan peraturan perundangan-undangan harus dirintis sejak saat perencanaan sampai dengan perundangan-undangannya,”katanya. (Humas)



Copyright © 2013. DPRD Kota Tangerang Selatan. All rights reserved.