There are no approved testimonials to display!
28/03/2018 Di Posting Oleh : editorial

Terkait Pelayan Publik, Wakil Pimpinan Saleh Asnawi Studi Banding Ke DPRD Kota Batam

TANGSEL— Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang Selatan Moh.Saleh Asnawi melakukan studi banding ke DPRD Kota Batam Kepulauan Riau terkait pelayanan publik khususnya perizinan.

Saleh Asnawi, mengucapkan terimakasih kepada DPRD Kota Batam atas ketersediannya menerima Kunker ini. Saleh menyampaikan bahwa maksud dan tujuan ke DPRD Kota Batam adalah untuk menimba ilmu tentang pelayanan publik khususnya dalam hal perizinan. Dimana, telah diketahui bahwa Kota Batam melalui Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPM-PTSP), sebelumnya telah memperoleh penghargaan dari Kementerian PANRB sebagai Role Model Penyelenggara Pelayanan Publik.

“Tujuan kami ke DPRD Kota Batam antara lain adalah untuk bersilaturahmi dan sekaligus melakukan studi banding tentang pelayanan publik perizinan, oleh karena itu mohon arahan dan sharing dalam diskusi nantinya,” ucapnya, Rabu (28/32018).

Saleh mengatakan, Kota Batam merupakan daerah dengan pertumbuhan ekonomi begitu pesat. Karenanya, kami berdiskusi dengan DPRD Kota Batam, pelayanan yang diterapkan terhadap perizinan.

“Batam, layak untuk dipertimbangkan dan menjadi contoh bagi Kota Tangerang Selatan. Di sana, kita mempelajari permasalahan penanaman modal/investasi dan perizinan,” katanya.

Menurut Saleh, tujuan studi banding ke Batam, tersebut mengingat daerah ini memiliki potensi tujuan para investor. Dia menilai, investasi atau penanaman modal di Batam, merupakan salah satu daerah yang terbaik di Indonesia.

“Kita lihat pola mereka dengan perijinan satu atapnya. Lalu kita bisa ambil contoh manajerial dan soal Perda nya. Itu yang kita gali,” jelasnya.

Masih kata Saleh, sebagai daerah kecil dengan potensi besar, Kota Tangerang Selatan, harus mengadopsi pelayanan perizinan satu atap yang belum diterapkan dengan baik. Terlebih Kota Tangerang Selatan, yang letaknya di tengah dan sebagai daerah perdagangan serta perlintasan.

“Sesuai nomenklatur baru yang sudah disahkan, Perijinan dan Penanaman Modal kita akan menjadi satu atap. Ini harus sinergi. Dengan adanya perubahan itu, mudah-mudahan apa yang diharapkan bisa berjalan,” pungkasnya.

Sementara itu, M.Harbramsyah perwakilan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam mengatakan, ada beberapa jenis perizinan khusus Pemko Batam yang beroperasi di MPP. Di antara instansi yang sudah membuka layanan adalah Bea Cukai, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam, Imigrasi, Notaris, BP Batam, dan sejumlah perizinan lainnya termasuk counter Bank BNI.

“Sudah ada beberapa jenis perizinan yang sudah beroperasi di MPP,” katanya.

Harbramsayh Menambahkan, pada prinsipnya MPP ini diharapkan memberikan yang pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.

“Nanti di layar monitor bagian depan, ada denah digital. Tinggal dioperasikan. Akan ada petugas yang memandu jika ada warga yang ingin bantuan cara menjalankan aplikasi,” ujarnya.

Pada couner berikutnya, ada entry data pada semua fungsi layanan. Tidak saja hanya pelayanan di Pemko.

“Nantinya, semua dokumen harus masuk ke sistem dulu. tidak ada data manual semua ke sistem online. Kami akan membantu proses layanan bisa jalanan,” katanya.(Humas).



Copyright © 2013. DPRD Kota Tangerang Selatan. All rights reserved.